Solidaritas Nelayan Kota Senja Kaimana Papua Barat

0
276
Nelayan Kota Senja Kaimana, Papua Barat

“Jika Nelayan Berdaulat, Bangsa Sehat, Negeri Sejahtera dan Negara Makmur”

Kobarpapua.com, Kaimana – Latar Belakang, Di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, terdapat dua Perusahaan Ikan yang pernah ada dan juga masih beroperasi. Kedua perusahaan itu adalah PT. Avona Mina Lestari dan PT. Industri Perikanan Namatota. Sesuai namanya, kedua perusahaan ini berpangkalan di dekat Kampung Avona dan Kampung Arwala, Pulau Namatota, Distrik Teluk Etna, sekitar 2 – 4 jam perjalanan laut dengan Longboat Motor Tempel.

PT. Avona Mina Lestari mulai beroperasi pada tahun 1998 – 1999 lampau, hingga kolaps antara tahun 2013 – 2014. Dan resmi gulung tikar, saat Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menghentikan sementara (Moratorium) Perizinan Kapal Tangkap, pada 2014 lalu, dilanjutkan dengan perpanjangan Moratorium itu dengan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 Tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Disahkan pada 24 April 2015).

Jauh sebelum Menteri Susi membakar dan menenggelamkan Kapal Illegal Fishing, masyarakat Nelayan di Kaimana, pernah beraksi protes terhadap PT. Avona Mina Lestari. Desember 2007, puluhan nelayan membakar dua unit Kapal Tangkap dan satu unit Kapal Tampung milik PT. Avona Mina Lestari.

Ketiga kapal akhirnya ditenggelamkan di perairan dekat kota Kaimana, Papua Barat. Peristiwa ini bermula dari dugaan pemalsuan dokumen perizinan dari instansi pemerintah daerah.  PT. Industri Perikanan Namatota, sebelumnya bernama PT. Raja Mina Raya, terletak di Kampung Arwala, Pulau Namatota. Didirikan antara tahun 2009 – 2010 silam, dengan pimpinan Mr. Tang. PT. Industri Perikanan Namatota adalah nama baru yang digunakan untuk pengurusan izin terakhir pada Oktober 2017 ini.

Di penghujung masa operasi PT. Avona Mina Lestari, tersiar kabar kala itu, terjadi intrik internal di Avona, sehingga beberapa Manager angkat kaki lalu bergabung ke PT. Raja Mina Raya.  Sebutlah nama-nama Tang Kie Tung alias Mr. Tang dan Philipus Aris Triyuwono ialah pimpinan-pimpinan Managemen PT. Avona Mina Lestari, yang hengkang. Mr. Tang sendiri pimpinan utama di PT. Avona Mina Lestari, dan menjadi pimpinan utama juga di PT. Raja Mina Raya. Mawardi, menggantikan Mr. Tang di PT. Avona Mina Lestari. Karena itu, intrik internal hanya alibi untuk menyembunyikan aktifitas illegal selama bertahun-tahun.

Bukti illegal fishing adalah penangkapan kapal bernama MV. HAI FA oleh Tim dari Menteri Kelautan dan Perikanan, saat merapat di Pelabuhan Wnam, Kabupaten Merauke, Sabtu, 27 Desember 2014 lalu.

Baca : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2794625/menteri-susi-kembali-tangkap-kapal-besar-pencuri-ikan-di-laut-arafura?_ga=2.133806027.431566171.1511310095-613719718.1501076574

Keterangan pihak Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP menyatakan kapal besar berbendera Panama itu memiliki bobot mati 4.306 Gross Ton (GT) dan diduga telah berlayar tanpa Surat Layak Operasi (SLO). Kapal jenis pengangkut ikan itu diawaki oleh 23 anak buah kapal (ABK) yang semuanya berkewarganegaraan Tiongkok.

Barang bukti berupa muatan kapal berupa ikan campuran dan udang diketahui sebanyak 900.702 kg terdiri dari ikan beku 800.658 kg dan udang beku 100.044 kg. Muatan yang diketahui milik PT. Avona Mina Lestari ini rencananya akan diekspor ke Tiongkok. Sebelumnya MV. HAI FA telah memiliki dokumen Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Kedatangan dari Pengawas Perikanan di Satker PSDKP Avona, tanggal 18 Desember 2014 dan HPK Keberangkatan pada tanggal 19 Desember 2014.

Namun Pengawas Perikanan menyatakan bahwa kapal tersebut dinyatakan tidak layak operasi karena keseluruhan ABK berkewarganegaraan asing, sehingga tidak diterbitkan SLO. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, selain tidak memiliki SLO kapal tersebut juga tidak mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Vessel Monitoring System/VMS) selama pelayaran dari Avona ke Wanam, Papua.

KKP melalui Direktorat Jenderal PSDKP telah menempuh langkah-langkah strategis untuk menangani kasus ini. Diantaranya, melakukan koordinasi dengan aparat terkait seperti Koarmatim TNI AL, Kepolisian, termasuk Komandan Lantamal XI Merauke dan Komandan Lantamal IX Ambon.  Termasuk mengawal MV. HAI FA ke Dermaga Lantamal IX Ambon dengan menggunakan KRI. John Li-358, yang tiba di Ambon tanggal 1 Januari 2015 pukul 10.00 WIT.

Tahun 2014 itu, Susi Pudjiastuti, baru saja ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Menteri Susi pun gencar menertibkan Pengusahaan Ikan, pertamanya melakukan Moratorium Izin Kapal Tangkap itu. Pihak terkait, seperti TNI AL, juga bangkit dan mendukung Program Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Operasi-operasi laut digiatkan. Banyak kapal-kapal asing pelaku illegal fishing ditangkap dan diperintahkan bakar dan tenggelamkan oleh Menteri Susi.

Situasi Terkini

Rabu, 07 November 2017, satu Kapal TNI AL menangkap sejumlah 10 (sepuluh) Kapal Tangkap milik PT. Industri Perikanan Namatota. Kapal-kapal ini kemudian dipaksa berlayar ke Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lantamal) Sorong, Papua Barat.

Sebelumnya, pada awal November 2017, Solidaritas Nelayan Kota Senja Indah Kaimana, telah melaporkan dugaan Illegal Fishing kepada banyak pihak, yaitu Pemerintah Kabupaten Kaimana (Bupati, Dinas Kelautan dan Perikanan), DPRD Kabupaten Kaimana, Pemerintah Provinsi Papua Barat (Gubernur, Dinas Kelautan dan Perikanan), DPRD Provinsi Papua Barat, dan Fraksi Otsus DPRD Papua Barat.

Pada akhir tahun 2016 lalu, Nelayan Kaimana juga mengadukan dugaan Illegal Fishing oleh PT. Raja Mina Raya, kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, dan kepada Presiden RI melalui Kementerian Sekretariat Negara. Karena itu, para nelayan Kaimana menyampaikan terimakasih atas penangkapan kapal-kapal perusahaan itu oleh TNI AL.

Penyerobotan areal tangkapan nelayan tradisional itu, telah berlangsung lama. Dua puluh tahun lalu, peristiwa pembakaran kapal milik PT. Avona Mina Lestari, salah satunya juga disebabkan oleh aktifitas Kapal Tangkap dalam areal nelayan tradisonal.

Klarifikasi pihak PT. Industri Perikanan Namatota, menyatakan bahwa penahanan 10 unit kapal di Lantamal Sorong dimaksudkan untuk menunggu penjelasan pihak pemberi izin. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Papua Barat, telah menerbitkan izin baru bagi PT. Industri Perikanan Namatota, pada 27 Oktober 2017. Pimpinan perusahaan atas nama Shouli Ma alias Meri.

Aplikasi tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI), bukan masalah bagi Nelayan Kaimana. Yang dipersoalkan oleh para nelayan Kaimana ialah Aktifitas Penangkapan Ikan oleh Kapal Motor (berukuran besar/ di atas 10 GT) milik Perusahaan PT. Industri Perikanan Namatota dalam areal dangkal yang diperuntukan bagi para nelayan tradisional.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan Jalur penangkapan ikan di WPP-NRI ditetapkan berdasarkan kedalaman perairan. Ayat (2) menyebutkan Karakteristik kedalaman perairan dimaksud dibedakan menjadi 2 (dua) yatu a) Perairan Dangkal (≤200 meter); dan b) Perairan dalam (>200 meter). Jalur penangkapan di perairan laut Kaimana termasuk dalam WPP-NRI 715 yang meliputi Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau. WPP-NRI 715  tergolong Perairan Dalam (>200 meter).

Pasal 23 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, menyebutkan Alat Penangkap Ikan (API) pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran: mezh size ≥ 1 inch dan tali ris atas ≤300m, menggunakan Alat Bantu Tangkap Ikan (ABPI) berupa rumpon dan lampu dengan total daya ≤4.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran ≤10 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan III (Pasal 23 ayat (1) huruf a). WPP-NRI 715 tergolong dalam klasifikasi ini.

Pasal 23 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016, menyebutkan Alat Penangkap Ikan (API) pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran: mezh size ≥ 1 inch dan tali ris atas ≤400m, menggunakan Alat Bantu Tangkap Ikan (ABPI) berupa rumpon dan lampu dengan total daya ≤8.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran >10 s.d. 30 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan II, Jalur Penangkapan Ikan III. WPP-NRI 715 tergolong juga dalam klasifikasi ini.

Penerbitan izin terakhir untuk PT. Industri Perikanan Namatota, jelas-jelas menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena 10 unit kapal (dari total 25 kapal) berbobot lebih dari 10 GT.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Papua Barat, telah menerbitkan izin kepada PT. Indusfri Perikanan Namatota, pada tanggal 27 Oktober 2017. Masing-masing Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diterbitkan kepada sejumlah 25 unit Kapal, terdiri dari 10 Kapal Tangkap jenis Pukat Cincin Pelagis Kecil (PSPK), 6 Kapal Angkut (KA) dan 9 Kapal Tangkap jenis Pole and Line (PL). Izin ini didasarkan pada klasifikasi WPP-NRI 715, dengan pertimbangan lokasi perusahaan berada dalam area WPP-NRI 715. Pada faktanya, bobot mati kapal-kapal ini berukuran lebih dari 10 GT, yakni paling kecil 14 GT (Kapal Angkut KN. IPN-7) dan paling besar berbobot 30 GT (Kapal Angkut KM. IPN-26, Kapal PSPK KN. IPN-20, Kapal PL KN. IPN-19, Kapal PL KN. IPN-27, Kapal PL KN. YOKO PUTRA-09).

Izin untuk kapal-kapal Penangkapan Ikan ini seharusnya pada klasifikasi ukuran sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf b. Namun demikian, fakta lain adalah bahwa kapal-kapal milik PT. Industri Perikanan Namatota atau nama lain sebelumnya itu, telah lama beroperasi pada Perairan Dangkal (≤200 meter), yang diperuntukan bagi nelayan tradisional.

Aksi unjuk rasa nelayan Kaimana, Minggu (12 November 2017) di tengah laut, hendak menunjukan posisi operasi Kapal Tangkap Perusahaan Ikan yang selalu menerobos areal tangkapan nelayan tradisional.

Simak kapal dan alat tangkap, nelayan tradisional tentu kalah bersaing. “Kalau begitu, di manakah unsur pemberdayaan bagi kami nelayan kecil ini? Retorika belaka!” ungkap Arsyad Laway, Koordinator Solidaritas Nelayan Kota Senja Indah Kaimana, Papua Barat. “Kapal besar harusnya mencari ikan di laut lepas, bukan masuk di pesisir pantai. Sedangkan kami yang menggunakan longboat motor tempel dan perahu motor dalam selalu kalah cepat saat berburu gerombolan ikan,” tambahnya.

Simak: https://youtu.be/05K0L5kUlv4 (Sumber : youtube.com )

(Unjuk Rasa Nelayan di Laut)

Saat unjuk rasa di laut, para nelayan hendak membuktikan penyerobatan areal ini dengan menunjukan sampel jaring milik Kapal PT. Industri Perikanan Namatota, yang tersangkut di karang dasar laut. Berulangkali terjadi, jaring kapal milik PT. Industri Perikanan Namatota tersangkut di areal ini, karena dangkal.

Pernyataan Tuntutan

Menyikapi kondisi pengusahaan ikan di wilayah Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, Solidaritas Nelayan Kota Senja Indah Kaimana, menyatakan:

  1. Pemerintah, dalam hal ini Penyidik Hukum, agar segera mengusut tuntas pelanggaran (Illegal Fishing) yang dilakukan PT. Industri Perikanan Namatota (PT. Raja Mina Raya), yaitu penangkapan ikan di areal tangkapan nelayan tradisonal.
  2. Pemerintah Kabupaten Kaimana segera mengklarifikasi kejadian Penangkapan Kapal  milik PT. Industri Perikanan Namatota oleh TNI AL, sebagai dugaan Tindak Pelanggaran Hukum (illegal fishing), bukan sekadar Pengarahan Kapal ke Lantamal Sorong untuk hanya bermaksud menunggu klarifikasi pihak pemberi izin (Pemerintah Provinsi Papua Barat).
  3. Pihak PT. Industri Perikanan Namatota, segera menghentikan illegal fishing, dan kembali pada maksud awal pendirian perusahaan ini untuk memberdayakan warga Nelayan Lokal serta masyarakat Kaimana pada umumnya, bukan secara curang mengubah wujud menjadi Perusahaan Penangkapan seperti dalam pengurusan izin terakhir.
  4. Pemerintah Provinsi Papua Barat segera membatalkan atau mencabut Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk 10 unit Kapal Tangkap milik PT. Industri Perikanan Namatota, yang menggunakan Jaring Mini Porseine. Dan segera melakukan perbaikan sistem pengusahaan Perikanan dengan mengikuti produk peraturan perundang-undangan nasional, terutama yang menekankan Sistem Perikanan Budidaya dan Industri, sehingga menciptakan kedaulatan rakyat atas Sumber Kekayaan Alam Hayati di daerah ini.
  5. Meminta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memerintahkan Pemerintah Provinsi Papua Barat agar mencabut SIPI untuk 10 unit Kapal Tangkap milik PT. Industri Perikanan Namatota, yang menggunakan Jaring Mini Porseine.
  6. Meminta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menetapkan Zona Larangan pada Wilayah Perairan Kabupaten Kaimana (Jalur I dan Jalur II), serupa dengan Larangan pada WPP-NRI 714. (RED/IWO)

TINGGALKAN KOMENTAR

Isikan komentar Anda disini
Isikan nama Anda disini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.