Sebanyak 87 Anggota Panwas Distrik Tambrauw Bersumpah dan Berjanji

0
204
87 anggota calon pengawas pemilu (panwas) distrik se-Kabupaten Tambrauw dilantik dan diambil sumpah / Insert Photo : Laurent R

Sausapor (Tambrauw), Kobarpapua.com – Pesta demokrasi sudah di ambang pintu. Pengawas Pemilu 2019 telah terbentuk dan dilantik kemarin. Betapa tidak, setelah lulus seleksi, sebanyak 87 anggota calon pengawas pemilu (panwas) distrik se-Kabupaten Tambrauw dilantik dan diambil sumpah. Bahkan berjanji menjadi Panwas pada pemilihan DPR, DPD, DPRD dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 oleh Ketua Panwas Kabupaten Tambrauw, Andarias Daniel Kambu, S.Ip disaksikan Wakil Bupati Tambrauw, Mesak Metusala Yekwam, SH dan Ketua Bawaslu Propinsi Papua Barat, Marlina Momot, Kamis (9/11) kemarin di Gedung DMPN I Sausapor.

Wakil Bupati dalam sambutannya mengatakan sebanyak 87 anggota Panwas dari 29 distrik yang telah dilantik memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengamankan pemilu DPR, DPD, DPRD dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sistem pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran yang tepat, sehingga momen persiapan tahapan pemilu bisa berjalan lancar, aman  dan terkendali.

“Bekerjah dengan baik penuh pengertian dan rasa solider dalam menjalankan tugas sehingga proses tahapan pemilu dipersiapkan dengan sebaik mungkin tanpa ada persoalan yang membekas,” katanya.

Selain itu, Wakil Bupati Mesak Metusala Yekwam mengatakan para anggota panwas distrik harus berpegang teguh pada janji dan sumpah yang telah diucapkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diemban kepada masing-masing pengawas distrik.

Sementara itu, Ketua Panwas Kabupaten Tambrauw Andarias Daniel Kambu pun menegaskan pengawas di tingkat distrik itu harus lebih solid, menjaga integritas dan netralitas dalam melaksanakan tugas selaku pengawas pemilu di tingkat distrik sehingga mampu menangani dugaan pelanggaran pemilu.

“Para pengawas di tingkat distrik ini akan bekerja  saat dilantik 9 November 2017 sampai terakhir masa tugasnya dua bulan setelah pemungutan suara  17 April 2019,” akunya.

Maka sesuai ketentuan aturan undang-undang nomor 7 tahun 2017 apabila panwas baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat distrik terdapat pelanggaran dari panwas maka konsekuensi yang akan diterima adalah pemberhentian secara terpaksa dan dikenakan pidana

Dirinya berharap kepada setiap pengawas pemilu tingkat distrik agar tetap menjunjung tinggi solidaritas, integritas, netralitas dan independensi sehingga bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan benar. (Laurent.R/KPC)

TINGGALKAN KOMENTAR

Isikan komentar Anda disini
Isikan nama Anda disini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.