Revisi Tata Ruang Papua Barat Harus Mengakomodir Hak Masyarakat Dengan Semangat Melindungi Hutan Tersisa di Tanah Papua

0
223

Kobarpapua.com, Manokwari – Kelompok Kerja Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Ruang Hidup Adat dan Perlindungan Hutan Papua Barat mendesak Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Papua Barat harus melahirkan terobosan pengakuan dan perlindungan wilayah adat dan perlindungan hutan tersisa guna mencegah terjadinya konflik sumberdaya alam di masyarakat adat serta melindungi hutan – hutan tersisa yang kaya dan penting untuk keberlangsungan hidup masyarakat adat.

Amanat kebijakan pemerintah untuk melindungi paling tidak 70 persen hutan di Tanah Papua harus tercermin dalam revisi tata ruang Papua Barat. Kelompok Kerja Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Ruang Hidup Adat dan Perlindungan Hutan Papua Barat merekomendasikan penetapan kawasan dengan fungsi lindung sebesar. 6.318.453 ha atau 64% dalam Revisi RTRWP 2018.

Kawasan yang berpotensi ditetapkan sebagai kawasan lindung dalam pola ruang RTRWP Papua barat yaitu kawasan konservasi, kawasan hutan lindung, kawasan PIPPIB, kawasan bentang alam karst, kawasan gambut serta kawasan indikasi areal perhutanan sosial (PIAPS).

Koalisi Peduli Ruang Hidup Papua Barat juga merekomendasikan percepatan penetapan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten di Papua Barat.

Rekomendasi ini merupakan kesimpulan dari lokakarya penyelamatan hutan dan ruang hidup Papua Barat dan tertuang dalam dokumen arahan kebijakan yang disusun oleh Kelompok Kerja Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Ruang Hidup Adat dan Perlindungan Hutan Papua Barat “Mewujudkan 70 % Kawasan Lindung dan Ruang Hidup Masyarakat Hukum Adat dalam RTRWP Provinsi Papua Barat” di Manokwari pada Kamis (14/12) dihadiri oleh BAPPEDA Provinsi Papua Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat serta pemangku kebijakan lainnya dari pemerintah, kelompok masyarakat sipil dan perwakilan masyarakat adat.

Kebijakan penataan ruang Papua Barat telah tertuang dalam Peraturan Derah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Papua Barat. Peraturan tersebut mengatur pengaturan ruang yang secara umum terbagi atas pola dan struktur ruang. Kebijakan tersebut belum mengakomodir ruang hidup masyarakat hukum adat di Papua Barat.

Peraturan tersebut mengatur kawasan hutan dengan fungsi budidaya mencapai ± 6.492.362Ha (66% dari luas wilayah Provinsi Papua Barat) sedangkan luas pola ruang dengan fungsi lindung hanya ± 3.342.870Ha (34% dari luas wilayah Provinsi Papua Barat).

Novi Hematang, Kelompok Kerja Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Ruang Hidup Adat dan Perlindungan Hutan Papua Barat mengatakan RTRWP Papua Barat yang berlaku saat ini belum melihat arah kebijakan yang jelas dan bahkan belum mengakomodir ruang hidup masyarakat hukum adat.

Pada akhir 2016, pemerintah pusat telah mengakui dan menetapkan 9 hutan adat, di 2017 kembali ditetapkan 9 hutan adat. Tetapi, dari ke 18 hutan adat tersebut tidak satupun yang berada di Papua ataupun Papua Barat. Secara luasan, diketahui bahwa kawasan hutan di Papua Barat merupakan7,28% dari kawasan hutan di Indonesia yang artinya memiliki luas 8.789.824 Juta ha (KLHK,2016). Dengan luasan tersebut, masyarakat adat seharusnya diberi kesempatan untuk memilki hak dan wilayah kelola atas hutannya. (RED/KP)

TINGGALKAN KOMENTAR

Isikan komentar Anda disini
Isikan nama Anda disini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.