PBHKP Sorong Perjuangkan Raperda Wilayah Kelolah Masyarakat Hukum Adat

0
307
Tim Perumus Penyusunan draft Raperda Kabupaten Tambrauw / Insert Photo : Laurent R

Sausapor, (Tambrauw), Kobarpapua.com – Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) Sorong sedang melakukan kajian dan diskusi publik terkait penyusunan Raperda masyarakat Hukum Adat.

Demikian disampaikan Loury da Costa, SH kepada Kobarpapua.com di SMP Negeri 1 Sausapor. Dikatakan, kajian dan diskusi ini penting karena untuk  menetukan masa depan masyarakat hukum adat. Tentu, kata Loury untuk  melindungi wilayah kelolah masyarakat hukum adat di Kabupaten Tambrauw dengan sebuah regulasi yang benar dan lahir dari masyarakat adat sendiri.

“PBHKP Sorong mengakomodir seluruh masyarakat adat, pemerintah dan tokoh adat untuk membahas, mengkritisi, mengurangi bahkan menambahkan isi draf naskah akademik dan draf rancangan peraturan daerah (raperda) tentang wilayah kelolah masyarakat hukum adat di Kabupaten Tambrauw.

Menurut Ketua PBHKP Sorong, Loury da Costa, SH kegiatan ini dilakukan dalam tahapan membuat draf naskah akademik dan naskah raperda tentang wilayah kelola masyarakat adat Kabupaten Tambrauw benar-benar relevan dan realistis sesuai hidup faktual masyarakat adat.

“Output dari naskah raperda ini benar-benar relevan karena sesuai dengan faktualitas hidup masyarakat adat. Kami mengundang Tim Perumus dari masyarakat adat itu sendiri untuk melihat, mendalami sekaligus mengkritisi bahkan mengurangi dan menambah jika perlu isi dari naska raperda itu sendiri,” jelasnya

Baginya keterlibatan masyarakat adat dalam penyusunan naska raperda adalah perlu dan sangat dibutuhkan supaya nantinya setelah disahkan dan ditetapkan benar-benar hasil dari masyarakat adat sendiri.

Dikatakannya proses ini akan terus berlanjut dengan melalukan konsultasi publik dengan semua pihak supaya wilayah kelola masyarakat adat bisa terakomodir dalam RPJMD Kabupaten Tambrauw supaya turut mendukung visi dan misi Bupati Tambrauw.

Sementara itu, Ketua Tim Perumus Yusak Sundoy, SH mengaku kegiatan ini merupakan salah satu hal positif yang bergerak untuk membuat sebuah regulasi tentang wilayah kelola masyarakat adat.

Menurut Yusak, Kabupaten Tambrauw yang sudah berusia 9 tahun terjadi banyak kepincangan soal tata kelola potensi masyarakat adat. Terkait hal itu, PBHKP Sorong yang bergerak di bidang pendampingan hukum melihat kepincangan ini perlu dibendung dengan sebuah regulasi yang relevan.

“PBHKP mencoba mendorong sebuah draf raperda yang mengatur tentang semua potensi tata kelola masyarakat adat. Jadi sistem kerjanya teman-teman turun ke setiap kampung melalukan wawancara kemudian merumuskan draf akademik dan draf raperda,” katanya.

Yusak mengakui sebuah langkah maju bagi Pemda Tambrauw karena salah satu hal inilwh yang perlu dilihat dan harus menjadi acuan bagi Pemda Tambrauw dalam penyusunan setiap raperda. Pasalnya, selama ini Pemda Tambrauw selalu mencari format regulasi ke universitas padahal sebenarnya format regulasi itu sudah ada di masyarakat itu sendiri hanya saja Pemda belum masuk ke masyarakat.

“Harapan kami, proses pembuatan raperda bersumber dari masyarakat adat. Maka Pemda harus tergerak hati agar bisa mengandalkan produk-produk hukum yang ada di dalam masyarakat itu sendiri,” ungkapnya. (Laurent R/KPC)

TINGGALKAN KOMENTAR

Isikan komentar Anda disini
Isikan nama Anda disini