Marthen Rahanra SH : 85 % Pengusaha di Kota Sorong Melanggar Aturan Ketenagakerjaan

0
357

Kobarpapua.com, Sorong – Sejak terpisah dari Dinas tenaga kerja pada tanggal 01 oktober tahun 2016 lalu, pegawai pengawas ketenagakerjaan se-sorong raya gencar melakukan pemeriksaan ke perusahan-perusahan  yang tersebar di 5 (lima) kabupaten dan 1(satu) kota.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan banyak Sekali pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha, khususnya untuk kota sorong ada 85 % perusahaan yang melanggar aturan ketenagakerjaan.

Setelah kami turun lapangan untuk melakukan pemeriksaan, ternyata 85% Perusahaan di kota sorong banyak melakukan pelanggaran, mulai dari pelanggaran ringan, sampai dengan pelanggaran berat. Demikian penjelasan Marthen Rahanra SH, Korwil pengawas ketenagakerjaan kepada wartawan di ruang kerjanya belum lama ini.

Lanjut kata Marthen Rahanra SH, pelanggaran yang paling banyak dilakukan perusahan di kota sorong antara lain pembayaran upah dibawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat yang kemudian berimbas pada pembayaran Tunjangan Hari raya yang sudah pasti tidak sesuai UMP Papua Barat tahun 2017.

Selain itu banyak perusahaan di kota sorong tidak mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS ketenagakerjaan serta BPJS kesehatan, bahkan ada perusahaan yang mempekerjakan karyawannya melebihi jam kerja normal tanpa membayar upah lembur.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami temukan berbagai pelanggaran mulai dari tindak pidana ringan ( tipiring ) dengan ancaman penjara 3 (tiga) bulan, kemudian tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman penjara 1(satu) sampai 4(empat) tahun khusus untuk pengusaha yang bayar upah di bawah UMP.

Contoh kasus yang kami temukan di 5 (lima) toko grup toko jawa timur ternyata upah karyawan tidak sesuai UMP Papua Barat tahun 2017 dan ada pelanggaran-pelanggaran lain, sehingga kami telah memberikan nota pemeriksaan ( peringatan) yang pertama namun karena tidak ditanggapi kami akan berikan peringatan kedua dan ketiga jika tetap tidak ditanggapi maka selanjutnya akan diproses secara hukum, tegas Marthen Rahanra

Ketika ditanya awak media terkait sanksi/hukuman yang akan dikenakan kepada pengusaha yang terbukti melanggar aturan ketenagakerjaan Marthen Rahanra SH yang juga menjabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mengatakan bahwa untuk tahap pertama pihaknya masih memberikan pembinaan dengan cara memberikan peringatan kepada pengusaha melalui nota pemeriksaan.

Apabila sudah 3 (tiga) kali di berikan peringatan melalui nota pemeriksaan namun tidak ditanggapi oleh  pengusaha maka selanjutnya kami akan melakukan penyidikan terhadap pengusaha yang terbukti melakukan pelanggaran untuk selanjutnya diteruskan ke pengadilan tambah Marthen Rahanra SH.

Perlu diketahui bahwa saat ini Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerima masukan dari Kementrian tenaga kerja dan selanjutnya Kementrian tenaga kerja melalui pegawai pengawas atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberikan kewenangan untuk memproses secara hukum kasus-kasus yang masuk dalam tindak pidana ringan (Tipiring), maupun tindak pidana sedang dan berat.

Saat ini kami sedang menunggu keputusan resmi dari Mahkamah Agung yang akan melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri setempat terkait kemudahan serta hukum acara yang berlaku Jika hal-hal itu sudah ada dan jelas maka kami akan segera melakukan proses hukum terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran, imbuh Marthen Rahanra SH.

Sementara pengusaha pemilik 5 (lima) toko jawa timur saat akan dikonfirmasi, tidak bisa ditemui karena sedang berada di luar kota, “Bos saat ini ada di surabaya jelas salah satu karyawan yang enggan menyebutkan namanya”, ungkapnya. (Niko/IWO-SR)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Isikan komentar Anda disini
Isikan nama Anda disini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.