Komitmen Provinsi Konservasi, Pengelolaan Hutan Papua Barat Dirumuskan Bersama

0
145
Foto Bersama Seminar Gagasan Pengelolaan Hutan

Seminar Gagasan Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dalam Kerangka Provinsi Konservasi, Rencanakan Aksi Kelola Hutan dan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah.

KOBARPAPUA.COM, Manokwari – Pengelolaan hutan jangka panjang Papua Barat dirumuskan bersama multi pihak sebagai perwujudan langkah implementasi prinsip dan paradigma pembangunan untuk mencapai cita-cita Provinsi Konservasi. Hasil rumusan menyepakati pentingnya pengelolaan multiguna hutan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi hutan, tidak hanya sebagai penyedia hasil kayu namun juga sebagai sumber kehidupan, bagian budaya masyarakat, objek ekopariwisata, dan sebagainya.

Perumusan ini merupakan bagian dari Seminar Gagasan Pengelolaan Hutan Jangka Panjang yang dilaksanakan bersama pada 7 Juni 2018 oleh Pemerintah Provinsi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Conservation International (CI) Indonesia. Rumusan ini akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi dalam rencana aksi pengelolaan bersama oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Papua Barat.

Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Papua Barat Dominggus Mandacan menyampaikan bahwa sejak inisiatif Provinsi Konservasi dideklarasikan pada 19 Oktober 2015, Pemerintah Provinsi telah menindaklanjuti sejumlah langkah implementasi prinsip dan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, termasuk meninjau dan merancang kebijakan pembangunan untuk mencapai cita-cita deklarasi. Ia menambahkan: “Hutan ini merupakan anugerah dan amanat yang harus kita jaga bersama, dan setiap orang memiliki peran untuk turut melestarikan dan mengelolanya secara bijak. Secara khusus, pengelolaan sumber daya di Papua Barat akan bertumpu pada keberadaan kawasan hutan seluas 8,7 hektar atau sekitar 80% dari luas daratan Provinsi.”

Selain paparan tentang gagasan pembangunan berkelanjutan di Papua Barat dalam mencapai visi Provinsi Konservasi oleh perwakilan Pemerintah Provinsi, seminar ini juga memberi  tentang Pembangunan Kehutanan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan pengembangan KPH sebagai unit pelaksana kelola hutan dalam konsep desentralisasi oleh Bappenas, serta perkenalan toolkit perencanaan multiguna hutan yang dikembangkan oleh KLHK dan telah diluncurkan pada Februari 2018.

Mewakili Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi KLHK, Bapak Dr.  Ir. Agus Tampubolon MSc menyampaikan pentingnya pengelolaan hutan jangka panjang untuk mendukung cita-cita Provinsi Konservasi. “Konsep pengelolaan multi-guna merupakan pendekatan yang dapat mengoptimalkan manfaat hutan untuk kesejahteraan. Kami harap toolkit ini dapat menjadi panduan praktis pengelolaan multiguna hutan di Papua Barat, mengingat potensi manfaat hutan di Papua Barat begitu besar, namun ancaman kerusakan ke depan juga nyata dihadapi dan harus segera diantisipasi.”

Pada salah satu materi yang disampaikan oleh CI Indonesia: Setiap jam, hutan Papua Barat berkurang seluas satu lapangan sepak bola sepanjang tahun 2006 – 2016[1]. Padahal hutan merupakan aset pembangunan wilayah yang dapat memberi nilai dan manfaat bagi lingkungan, ekonomi, dan sosial-budaya.

“Bila hutan hilang, maka sumber kehidupan dan kebanggaan kita sebagai bangsa yang dikaruniai hutan tropis juga akan hilang. Karena itu, kami mengapresiasi langkah Pemerintah dalam memprioritaskan pembangunan sektor kehutanan di Papua Barat, utamanya untuk mengelola hutan sebagai amanat dan kebanggaan kita bersama” ujar Iman Santoso, Senior Terrestrial Policy Advisor CI Indonesia.

Ia menambahkan bahwa sektor kehutanan di Papua Barat telah menyumbang Rp 1,6 triliun pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2016 hanya dari hasil kayu (BPS, 2017). Tetapi sesungguhnya potensi nilai manfaat hutan lebih dari itu, karena nominal di atas belum termasuk nilai serta potensi manfaat lain dari berbagai sektor yang dapat dikembangkan, maupun valuasi ekonomi manfaat hutan bagi lingkungan, sosial dan budaya masyarakat.

Apresiasi atas inisiatif ini juga disampaikan oleh Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas Ibu Dr. Nur Hygiawati Rahayu ST., MSc, sebagai contoh penguatan manajemen KPH yang merupakan unit pelaksana pengelolaan hutan di daerah. “Desentralisasi kehutanan membutuhkan pengelolaan yang komprehensif oleh KPH dan Dinas Kehutanan Provinsi di setiap wilayah sebagai pemegang amanat pengelolaan. Oleh karena itu, sebuah Rencana Pengelolaan Hutan (RPH) dan partisipasi publik dalam pengelolaan hutan mutlak diperlukan,” tutupnya. (RLS/KP)

Kilas Info Tentang Conservation International Indonesia

Conservation International bekerja di Indonesia sejak tahun 1991 bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, dan mitra dalam mendukung upaya konservasi dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

CI Indonesia membayangkan Indonesia yang sehat sejahtera dimana masyarakatnya berkomitmen untuk menjaga dan menghargai alam untuk manfaat jangka panjang masyarakat Indonesia dan kehidupan di bumi. CI mencapai tujuan konservasi berdasar tiga pilar fundamental yang terhubung: menjaga kekayaan alam, tata kelola yang produktif, dan produksi berkelanjutan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi: www.conservation.org

TINGGALKAN KOMENTAR

Isikan komentar Anda disini
Isikan nama Anda disini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.