Koalisi Anti Mafia Hutan Adukan 7 Perusahaan Penggergajian Kayu di Papua

0
389

Kobarpapua.com, Jakarta – Koalisi Anti Mafia Hutan mengadukan 7 perusahaan pengolahan dan penggergajian kayu di Provinsi Papua karena diduga melanggar aturan SVLK dan tataniaga kayu. Ketujuh perusahaan ini telah memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), namun diduga masih menerima kayu olahan dari hutan alam yang ditebang secara ilegal dan melanggar aturan tata usaha kayu.

Pengaduan dilayangkan kepada 2 (dua) Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK), yakni PT Ayamaru Sertifikasi dan PT TRANsTRA PERMADA. PT Ayamaru Sertifikasi merupakan LVLK yang bertanggungjawab dalam melakukan proses penilikan dan memberikan S-LK kepada CV IH, CV MJ, CV HI, PT HB, PT DJP, dan PT SE. Sementara PT TRANsTRA PERMADA melakukan proses penilikan dan memberikan S-LK kepada PT MGM.

Koalisi Anti Mafia Hutan melakukan pemantauan lapangan pada September 2016 hingga Oktober 2017, dan menemukan dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Jayapura. Kayu-kayu ditebang di hutan di wilayah Kabupaten Sarmi, kemudian diolah menjadi kayu balok di tempat tebangan. Setelah berbentuk balok, selanjutnya kayu-kayu diangkut melalui rel-rel kayu yang dibangun dari titik tebangan hingga ke jalan raya Jayapura – Sarmi. Balok-balok ini kemudian ditumpuk di kiri kanan jalan raya, dan selanjutnya diangkut dengan truk ke perusahaan pengolahan dan penggergajian kayu (sawmill) yang diadukan oleh Koalisi.

Selain pengamatan langsung di lapangan, Koalisi juga melakukan wawancara untuk menguatkan temuan dugaan pelanggaran tersebut. Setidaknya kelompok penebang, supir dan kernet truk pengangkut, hingga staf dinas terkait di Pemkab Sarmi telah diwawancarai. Seluruh informan ini secara terpisah menguatkan temuan tersebut, bahwa kayu-kayu yang ditebang dan diolah menjadi balok di dalam hutan tersebut akan diangkut ke sawmill-sawmill yang berlokasi di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Oleh mereka, kayu-kayu ini disebut sebagai kayu masyarakat. Dari sawmill-sawmill tersebut kayu selanjutnya diangkut dengan kontainer menuju Pelabuhan Jayapura untuk selanjutnya dikirim melalui kapal ke luar Papua.

Ketujuh perusahaan tersebut, diadukan karena telah mengantongi S-LK yang pada saat proses sertifikasinya dinilai telah memenuhi seperangkat kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh aturan SVLK, seperti legalitas sumber bahan baku. Dengan demikian, temuan-temuan Koalisi di atas adalah bentuk dugaan pelanggaran aturan SVLK.

Selain itu, lokasi tebangan kayu-kayu ini juga merupakan area HPH yang berada di area bekas tebangan (logged over area) HPH tersebut. Penebangan oleh pihak lain atau bahkan oleh HPH itu sendiri tanpa melalui persetujuan RKT (rencana kerja tahunan) tidak dibenarkan. Oleh karena itu, tidak ada administrasi tata usaha kayu terhadap kayu seperti ini pada Sistem Usaha Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) yang kini telah dilaksanakan secara online (tanpa tatap muka), sehingga proses administrasi yang menyertai kayu-kayu ini patut diduga melanggar ketentuan perundang-undangan.

Aktivitas penebangan itu selain mengancam kelestarian juga mengancam keberlangsungan hidup orang Papua, terutama yang menggantungkan hidup pada hasil hutan bukan kayu. Apalagi melihat jumlah kubikasi kayu, terutama jenis merbau dari hutan di Kabupaten Sarmi yang ditampung oleh perusahaan cukup signifikan. Pantauan lapangan Koalisi menemukan bahwa setiap hari setidaknya 50 truk bermuatan kayu balok ke luar dari Kabupaten Sarmi menuju Kabupaten Jayapura setiap hari.

Kondisi yang ada diperburuk dengan pengawasan di lapangan oleh petugas kehutanan yang hampir tidak berjalan. Dengan adanya peralihan wewenang dari Dinas Kehutanan Kabupaten ke Provinsi pasca disahkannya UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, seharusnya pengawasan menjadi domain dari Dinas Kehutanan Provinsi. Namun, belum selesainya proses restrukturisasi mengakibatkan petugas lapangan yang dulu mengawasi masih berstatus bebas tugas hingga saat ini. Sementara pengawasan oleh penegak hukum lainnya juga tidak berjalan.

Oleh karena itu, Koalisi menggunakan berbagai jalur sebagai bentuk pengawasan publik yakni melalui pelaporan dengan mekanisme SVLK kepada Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) serta menyampaikan temuan yang diperoleh ke Gakkum KLHK dan Dirjen PHPL. Berkaitan dengan hal tersebut.

Koalisi mendesak PT Ayamaru Sertifikasi dan PT TRANsTRA PERMADA untuk melakukan surveillance dan mencabut S-LK bagi mereka yang terbukti bersalah; KLHK melalui Dirjen Gakum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan bersama penegak hukum lainnya untuk menindak perusahaan yang diduga menerima kayu illegal; KLHK melalui Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari untuk melakukan post audit terhadap perusahaan-perusahaan di Papua terutama yang diduga menerima kayu illegal dan menerapkan sanksi yang tegas terhadap perusahaan tersebut dan Pemerintah untuk segera mengevaluasi proses transisi kewenangan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi terutama di Bidang Kehutanan. (RED/KP)

TINGGALKAN KOMENTAR

Isikan komentar Anda disini
Isikan nama Anda disini