Kemerdekaan Pers dan Keadilan Sosial

0
130

Penulis : Laurent Reresi ( Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Sorong Raya, Papua Barat

Kobarpapua.com – Hari Pers Nasional baru saja dirayakan para Jurnalis seluruh Indonesia. Bahkan setiap perayaan Hari Pers Nasional, Presiden RI Ir. Joko Widodo selalu hadir dan merayakannya bersama dengan insan Pers Se – Indonesia. Moment penting setiap tanggal 9 Februari bagi bangsa Indonesia untuk merefleksikan diri ke arah mana perjuangan para wartawan membangun negeri Indonesia ini.

Tak luput, apakah masa depan kemerdekaan Pers Indonesia dan independensi media sudah terwujud di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit mencantumkan kemerdekaan Pers. Namun ada Undang-Undang yang menjamin kemerdekaan Pers yakni UU Nomor 40 tahun 1999. Akan tetapi UUD 1945 menjadi dasar yang kokoh bagi kemedekaan Pers. Berbeda dengan UUD Amerika Serikat yang secara eksplisit melarang Kongres membuat undang-undang antara lain membatasi kemerdekaan pers. Ada negara-negara yang tidak memiliki UUD seperti Inggris. Negara ini memiliki konstitusi tertulis yang bersumber dari undang-undang dan konstitusi tidak tertulis yang bersumber dari hukum kebiasaan dan Konvensi atau Praktek Ketatanegaraan tetapi melaksanakan kemerdekaan pers dengan baik.

Bagaimana dengan kemerdekaan Pers di Indonesia? UUD 1945 sangat menjamin kemerdekaan  Pers. Namun sering disalahartikan oleh pengambil kebijakan di Negeri ini. Menjunjung tinggi kemerdekaan pers seperti penghormatan hak asasi manusia, demokrasi dan menjunjung tinggi hukum merupakan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh para Wartawan. Dengan demikian maka ketentuan kemerdekaan Pers yang di atur dalam UUD 1945 patut menjadi sumber utama kemerdekaan Pers.

Di hari Pers Nasional ini, para jurnalis sedang berintrospeksi diri dengan bertanya-tanya apakah para jurnalis  mengalami Kemerdekaan Pers. Salah satu yang menjadi penuntun adalah kembali pada UUD 1945. Namun kita perlu membaca UUD 1945 bahwa kemerdekaan Pers tidak tercantum secara eksplisit.UUD 1945 hanya mencantumkan prinsip-prinsip kemerdekaan Pers yakni pasal 28: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.” Pasal 28 ayat 2 “ Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.” Pasal 28 F: “Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi, berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Ada beberapa Undang-Undang yang langsung berkaitan dengan Pers yakni UU Nomor 40 Tahun 1999. Hal ini jelas, Pers merupakan sarana komunikasi, pertukaran informasi, pertukaran pikiran dan pendapat dan sebagainya. Melalui pertukaran itu, maka terjadi proses perubahan hidup, terjadi proses kemajuan pemikiran, kemajuan peengetahuan, kemajuan pembangunan dan lain sebagainya. Komunikasi untuk melakukan perubahan di segala bidang kehidupan.  Tanpa komunikasi, manusia sulit melakukan perubahan hidup. Seolah-olah manusia terkukung dan terbelenggu.

Pers harus menjadi penuntun publik, mengarahkan dan membangun tatanan kehidupan manusia. Pers juga sebagai wahana mendewasakan demokrasi, mewujudkan rasa keadilan sosial (bonum commune) bagi Bangsa Indonesia ini dan menjadi penuntun di masa mendatang. Akan tetapi sampai saat ini, rasa keadilan sosial belum terwujud. Rakyat belum merasakan rasa keadilan sosial, para jurnalis pun masih dibelunggu dengan otoritas kepemimpinan pengambil keputusan. Peliputan media online yang sangat cepat hingga ke pelosok Kabupaten Asmat yang mengalami bencana belum mendapat tempat di hati Dewan Pers. Walapun belum diakui para pengambil keputusan, namun rakyat tetap mengakui kecepatan media online menyampaikan informasi secara tepat dan akurat.

Masa depan media online sangat menjanjikan. Dengan kemajuan teknologi, banyak wartawan mendirikan media online untuk meningkatkan kualitas kebebasan pers. Semakin banyak media online yang profesional namun belum juga mendapat pengakuan dari  Dewan Pers karena tidak memenuhi persyaratan.

Mungkinkah pers kehilangan kemerdekaan karena tidak diakui Dewan Pers? Sebuah refleksi yang wajib direnungkan oleh para wartawan. Jangan sampai para awak media tidak menjalankan tugasnya secara profesional. Inilah yang membuat kualitas pers menjadi rendah di mata publik. Menyadari hal itu, perlu peran organisasi pers untuk membantu wartawannya yang bergabung di dalamnya. Namun menjadi kendala jika Dewan Pers belum juga mengakui sejumlah organisasi Pers yang telah berperan penting membangun negeri ini. Mereka telah mengubah peradaban manusia di muka bumi pertiwi ini dengan informasi cetak, elektronik mapun online secara cepat dan benar. Kadang, nyawa wartawan terancaman, dipukul oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab. Jika diadukan ke Dewan Pers, hanya ada jawaban klasik, wartawan belum terdaftar, media belum terverifikasi dan lain sebagainya. Kapan ada kemerdekaan Pers. Semoga di Hari Pers Nasional 2018 ini, ada setitik harapan bagi wartawan untuk menghirup kemerdekaan Pers di negeri tercinta Indonesia.(***)

TINGGALKAN KOMENTAR

Isikan komentar Anda disini
Isikan nama Anda disini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.