Kelompok Kerja Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ruang Hidup Adat dan Perlindungan Hutan Papua Barat

0
286

Kobarpapua.com, Manokwari – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Salah satu strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam PP tersebut adalah menetapkan fungsi lindung sebesar tujuh puluh persen (70%) untuk pulau Papua.

Tahun 2018 adalah momen terbaik untuk implementasi PP tersebut. Alasannya karena Peraturan Daerah tentang RTRWP Papua Barat akan memasuki tahun kelima. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa dalam jangka waktu lima tahun dapat dilaksanakan peninjauan kembali (PK) RTRWP”, ungkap Novi Sulfianto, Perwakilan tim penyusun arahan kebijakan Kelompok Kerja Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Ruang Hidup Adat dan Perlindungan Hutan Papua Barat.

Ia mengatakan Substansi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun tentang RTRWP Papua Barat belum jelas dan tidak selaras dengan Peta RTRWP Papua Barat. Contoh pada Pasal 32 tentang Pola Ruang lindung dijelaskan bahwa kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan pantai, kawasan disekitar danau dan waduk digolongkan ke dalam kawasan perlindungan setempat dalam pola ruang lindung.  Namun pada Lampiran Peta RTRWP dalam Peraturan Daerah tersebut tidak mengakomodir kawasan tersebut.

Luasan kawasan yang dilindungi serta letaknya secara geografis juga tidak disebutkan dalam Peraturan Daerah tersebut sehingga dalam pemanfaatan ruang dapat digunakan sebagai kawasan dengan fungsi budidaya. “Permasalahan lain yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Papua Barat belum mengakomodir ruang hidup masyarakat hukum adat di Papua Barat.

Pada Peraturan Pemerintah Penggganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) memiliki hak untuk melakukan peninjauan kembali Peraturan Daerah Provinsi yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak orang asli Papua. Namun hingga saat ini, hak tersebut belum digunakan secara optimal oleh MRP dalam memperjuangkan hak orang asli Papua, khususnya dalam rencana tata ruang wilayah provinsi Papua Barat”, ungkap Sulfianto.

Sulfianto menambahkan satu hal yang menjadi titik permasalahan dalam upaya pemberian hak pengelolaan kepada masyarakat adat adalah belum adanya suatu peraturan daerah yang dapat menjadi landasan hukum.

Setiap skema pengakuan hak terhadap wilayah adat yang ditawarkan oleh pemerintah harus dilandasi oleh suatu produk hukum yang menerangkan bahwa masyarakat adat yang bersangkutan masih ada, memelihara adat istiadatnya, dan memiliki wilayah adat. Peraturan daerah tersebut dapat berada pada tingkat kabupaten maupun provinsi.

Provinsi Papua Barat telah memiliki rancangan perdasus tentang wilayah adat, tetapi sampai sekarang belum ditetapkan. Jika Perdasus ini ditetapkan, maka akan menjadi landasan bagi setiap kabupaten / Kota untuk mengeluarkan perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, tutup Sulfianto. (RED/KP)

TINGGALKAN KOMENTAR

Isikan komentar Anda disini
Isikan nama Anda disini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.