Ermawati Siregar, SH, MH : Formula UMP Papua Barat Tahun 2018 Tetap Mengacu Pada PP Nomor 78 Tahun 2015

0
389
Ermawati Siregar, SH, MH bersama Tim / Insert Photo : Niko R

Kobarpapua.com, Manokwari –  Kebutuhan Hidup layak (KHL) selalu dijadikan dasar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Namun setelah berlakunya PP Nomor 78 tahun 2015, UMP ditetapkan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan produk domestik bruto/pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 2017, disebutkan bahwa inflasi nasional saat ini sebesar 3,72 % dan pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 4,99 %. inilah dasar yang akan digunakan untuk penetapan UMP tahun 2018 di seluruh Provinsi.

Kami baru kembali dari jakarta mengikuti konsolidasi dewan pengupahan nasional, dan untuk formula UMP tahun 2018 masih tetap mengacu pada PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Meskipun PP Nomor 78 tahun 2015 ini ditolak oleh banyak pihak namun, karena belum ada ketentuan lain yang mengatur tentang pengupahan, kita tetap mengacu pada PP Nomor 78 tahun 2015 tersebut. Demikian penjelasan Ermawati Siregar, SH.MH, Sekretaris Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat kepada Kobarpapua.com di ruang kerjanya Jumat 20 Oktober 2017.

Lanjut Ermawati khusus untuk Papua Barat sebagaimana kita ketahui, penetapan UMP pada tahun 2015 lalu nilai Kebutuhan Hidup layak (KHL) pada waktu itu Rp.2.255.113 dan UMP yang ditetapkan saat itu hanya sebesar Rp.2.015.000, sehingga kita masih mengalami kekurangan pemenuhan KHL sebesar 10,65%,Sebenarnya pada saat penetapan UMP di tahun 2016 kekurangan ini seharusnya dihitung naik namun karena terlupakan sehingga baru bisa ditambahkan pada tahun 2017 sebesar 3,7% dan kita masih punya hutang sebesar 6,7% , sesuai ketentuan pasal 63 PP Nomor 78 bagi daerah yang UMPnya pada tahun 2015 sampai tahun 2017 masih dibawah nilai KHL wajib menyesuaikan UMP setara dengan nilai KHL paling lambat tahun 2019.

“Jadi khusus untuk Papua Barat UMP tahun 2018 nanti formulanya adalah jumlah nila inflasi dan dan nilai pertumbuhan produk domestik bruto ditambah dengan 3,7% untuk memenuhi kekurangan KHL pada tahun 2015 lalu sehingga pada tahun 2019 nanti kekurangan KHL bisa terpenuhi”, imbuh Ermawati. (Niko/KPC)

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Isikan komentar Anda disini
Isikan nama Anda disini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.