DPRD Kota Sorong Rekomendasikan Eksekusi tanah Km 8 Ditunda

0
1255
Pertemuan para pihak terkait eksekusi tanah km 8 kota Sorong di kantor DPRD Kota Sorong /Insert Photo : Yos/KP

Kobarpapua.com, Sorong – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sorong merekomendasikan agar eksekusi tanah seluas 2.400 meter persegi yang terletak di depan kantor PT Trakindo kilometer 8 Kota Sorong ditunda demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kota Sorong.

Rekomendasi itu dikeluarkan setelah Dewan Kota Sorong menerima aspirasi dari para pihak yang berperkara khusunya H. Sattas Gading yang berperkara melawan Lily Tandriani pemilik PT Salawati Motor.

Dalam pertemuan di ruang sidang utama kantor DPRD Kota Sorong Rabu (18/10/2017), sempat terjadi argumentasi antara para pihak yang hadir yaitu H. Sattas Gading, sejumlah mahasiswa. Tampak hadir juga utusan pemkot Sorong,ketua RT setempat, dewan adat Moi Sipai Abner Bisulu, juga hadir Lily Tandriani yang didampingi kuasa hukumnya Bonar Liston Simorangkir, SH.

Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa tanah yang disengketakan itu adalah awalnya milik PT Telkom dimana oleh Telkom telah diserahkan kewenangannya kepada pemerintah kota Sorong.

“Lahan yang disengketakan ini sudah dilimpahkan kepada pemkot, maka itu kami dewan akan merekomendasikan kepada pemerintah kota Sorong untuk cari solusi terbaik demi menghindari instabilitas kamtibmas di Kota Sorong”, ungkap Anggota DPRD Kota Sorong Syafruddin Sabonnama, SH yang memimpin pertemuan tersebut didampingi anggota dewan Yonas Howay, SE, Djohan Samsuddin, SH, dan Syarif Nari, SH.


Anggota Dewan Syafruddin Sabonnama,SH (baju hitam) saat memimpin pertemuan soal sengketa tanah km 8 kota Sorong /Insert photo : Yos/KP

Lebih lanjut, Sabonnama menegaskan, putusan pengadilan memang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun.  Namun melihat situasi yang terjadi, serta adanya aspirasi dari para pihak yang berperkara sehingga mau dan tidak mau dewan ikut memberikan solusi yaitu merekomendasikan kepada pemkot untuk turun tangan cari solusi untuk mencegah instabilitas keamanan di Kota Sorong.

Sementara itu, Lily Tandriani selaku pihak yang memenangkan perkara tersebut melalui kuasa hukumnya Bonar Liston Simorangkir, SH menegaskan bahwa pihaknya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa putusan pengadilan tidak bisa diintervensi oleh siapa pun.  “Ini perkara hukum. Siapa pun tidak bisa mengintervensi putusan pengadilan.  Kalo memang tidak puas silakan tempu melalui jalur hukum pula”, tegas Liston Simorangkir, SH.  (Yos/KP).

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Isikan komentar Anda disini
Isikan nama Anda disini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.