Diskusi dan Konsultasi Publik adalah Solusi MD3 Layak Disahkan atau Tidak

0
84

Kobarpapua.com, Sorong – Munculnya Undang-undang MD3 yang menuai pro dan kontra termasuk pasal-pasal kontroversial yang ada didalamnya. Pemerintah, Legislatif dan Masyarakat harus duduk bersama untuk mencari solusi.

Sebagaimana diketahui, lembaga legislatif  adalah lembaga yang dilindungi oleh undang-undang yang mengatur tentang tata krama publik dalam menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada dan oleh masyarakat, ungkap Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Maybrat Agustinus Tenau, S.Sos,M.si kepada awak media di Sorong, Senin (5/3).

“ Pada prinsipnya setuju disatu sisi, disisi yang lain saya tidak setuju”, Kata Agustinus.

Sebagaimana diketahui bahwa adanya Undang-undang MD3 untuk membentengi lembaga legislatif dari tindakan anarki dan ujaran kebencian dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab hanya karena persoalan pribadi dan tidak mendasar

“Misalnya maki-maki anggota DPRD hanya karena urusan pribadi, sementara Anggota DPR ini sedang melakukan tugas,” terangnya

Hal senada yang disampaikan Surya Paloh Ketua Umum Partai Nasdem saat melakukan konsolidasi Partai di Kota Sorong bahwa, konsep MD3 sangat tidak tepat untuk suatu gagasan sistim demokrasi yang ada di negeri ini, namun, Agus menambahkan, kritik kontrol publik yang merupakan bagian dari evaluasi dari kinerja DPRD tidak masalah namun kritik kebencian tanpa dasar itu yang membuat jadi persoalan, sehingga UU MD3 ini dimunculkan.

Menurut Agus, Perlunya Focus Group Discussion (FGD) ataupun Diskusi Publik, meminta sebanyak mungkin masukan dari publik baik dari Akademisi, LSM, PERS dan Masyarakat tentang pasal yang Krusial MD3, dan apabila melalui diskusi tersebut MD3 disetujui atau tidak disetujui maka itulah hasilnya. “Diskusi atau konsultasi publik adalah solusi apakah MD3 ini layak di sahkan atau tidak”. Tutupnya. (Marni)

TINGGALKAN KOMENTAR

Isikan komentar Anda disini
Isikan nama Anda disini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.