Diduga Tukang Tadah BLBI, KPK Harus Panggil Budi Hartono

0
187

KOBARPAPUA.COM, JAKARTA – Sekitar   2000   orang   massa   dari   gerakan  Hidupkan Masyarakat   Sejahtera   (HMS)  kembali   menggelar   aksi   di Gedung  Komisi   Pemberantasan   Korupsi   (KPK)  menuntut penuntasan dua mega skandal korupsi keuangan negara terbesar dinegeri ini yaitu  Bantuan  Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Gate dan Bank Century atau Century Gate. Pasalnya,   kedua   mega  skandal   itu   membuat   genting   keuangan negara.   Karena   itu,   sudah   selayaknya,   KPK   mengusut   dan menuntaskan   dua  mega  skandal   korupsi   keuangan   Negara terbesar sejak Republik Indonesia merdeka itu. “Para komisioner KPK harusnya mempunyai komitmen yang kuat dan   serius   untuk  menuntaskan  BLBI   dan   Century   Gate   di2018. Itu sesuai Resolusi KPK 2018 yang diungkapkan salah satu komisioner KPK Laode Muhammad Syarif,” ujar Sekretaris Jenderal HMS  Hardjuno  Wiwoho  di  depan   halaman gedung KPK Jakarta, Selasa (17/7).

Dalam   Skandal   Century   Gate   kata   Hardjuno,   KPK   harus menindaklanjuti  rekomendasi   Pengadilan   Negeri   (PN) Jakarta   Selatan   yang   memerintahkan   agar   mantan Gubernur   Bank   Indonesia   (BI),   Boediono   Cs   menjadi tersangka. “Dan ingat, keputusan Angket Century pada paripurna DPR awal 2010 juga menyatakan bahwa Sri Mulyani (SMI) dan anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) harus diperiksa di muka hukum,” tegasnya.

Menurutnya,   pemeriksaan   tersangka   BLBI   yang   kini   menjadi terdakwa yaitu mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional   (BLBI),   Syafruddin   Arsyad   Tumenggung   (SAT) bisa menjadi pintu masuk untuk membuka dan membongkar kotak pandora  para   pelaku   kejahatan  korupsi   BLBI   lainnya   yang   lebih tinggi. Penikmat BLBI Rp. 30 triliun harus diseret ke meja hijau.“Saya   kira,  Sjamsul   Nursalim  yang   menikmati   kucuran   dana talangan BLBI dan menyalah gunakannya harus didatangkan dan diperiksa KPK.

Juga, para “tukang tadah” lainnya yang menerima penjualan asset dengan harga yang tidak wajar,” tegasnya.

Sementara   itu,  Ketua   Lembaga   Penyelidikan   ekonomi   dan Keuangan   Negara   (LPEKN),  Sasmito   Hadinegoro mengatakan   asset  Bank   Dagang   Negara   Indonesia   (BDNI) yang   diserahkan   BPPN   kepada   Kementerian   Keuangan pada tahun 2005 senilai Rp.  4,8 triliun, pada tahun 2007dijual   hanya   Rp.  200   miliaran   oleh   Menteri   Keuangan (Menkeu) yang saat itu dijabat Sri Mulyani. Tindakan SMI ini memberi andil merugikan keuangan negara.

“Kami   juga   meminta   KPK   agar   memeriksa   dan   menyelidiki owner/pemilik Bank Central Asia (BCA): Budi Hartono bersaudara yang   patut   diduga     sebagai   “tukang   tadah”.   Bayangkan,   karena penjualan asset tambak udang Dipasena Rp 1 triliun dan dijual hanya Rp 200 milyar saja jadi terdakwa.  Nah, jadi jangan hanya berhenti di sini (di BDNI) saja,” ujarnya.

Dia   menjelaskan,  BCA   pada   akhir   tahun   2002   yang   total aktiva atau nilai kekayaannya Rp 114 triliun, pada tahun2003 dijual sahamnya 51% hanya Rp 5 triliun saja kepada Budi   Hartono   dengan   patut   diduga   dilakukan   secara tender   tertutup   dan   terbatas   yang   hanya   diikuti   oleh Group Farallon (kendaraan  Budi Hartono) dan standard chartered Bank. Lebih   tragisnya   3   bulan   setelah   transaksi   penjualan   dengan rekayasa yang penuh kecurangan tersebut Budi Hartono menerima pembagian laba (deviden) BCA.  580 Miliar dan pada 2004 sampaihari ini, Budi Hartono Cs. menerima subsidi bunga obligasi rekap   ex   BLBI   dari   Pemerintah   yang   ada   dalam   BCA sebesar Rp. 7 triliun /tahun. “Di dalam hal ini, Budi Hartono Cs. telah diperkaya oleh  Kepala BPPN saat itu (I Putu Gede Ary Suta)  dan Menkeu saat itu, Boediono.

Dan nilai, BCA hari ini mencapai Rp 600 triliunan lebih, ”tegasnya. Makanya   terang   Sasmito,   jangan   heran,  Budi   Hartono  dan saudaranya  Bambang Hartono  sebagai pemilik  Djarum Grup sejak membeli BCA dengan cara yang tidak semestinya itu menjadi orang   terkaya   di   Indonesia   tanpa   susah   payah.   Karena, sesungguhnya ini adalah suatu rahasia umum. “Bayangkan, negara dimiskinkan oleh obligor-obligor nakal dan atau pengemplang BLBI. Sehingga KPK perlu mengusut tuntas, ”tuturnya. Lebih   lanjut,   Sasmito   menyatakan,   setelah   menyelidiki   masalah intellectual   fraud,   maka   sungguh   terjadi   ketidakadilan   dalam tata kelola keuangan negara.

“Untuk   itu,   kami  menuntut   agar   Budi   Hartono   dan saudaranya : Bambang   Hartono   harus   segera   diperiksa   KPK   demi   keadilan rakyat  meskipun  penjualan   tersebut   mungkin   yang   bersangkutan sudah merasa sah-sah saja,” ulasnya. Tetapi,   dari   segi   hukum   ini   patut   diduga  means   rea  (ada   niat jahat)   dari   para   pejabat   era   rezim   Megawati   tempo   hari   yang meminta   persetujuan   para   pejabat   saat   itu   yakni:  Menkeu Boediono,   Menko   Ekuin   Dorojatun   Kuntjorojati   dan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi  serta eksekutor penjualannya adalah I Putu Gede Ary Suta sebagai kepala  BPPN merasa aman-aman saja.

“Seyogyanya KPK   sebagai penegak hukum independen yang tidak mengenal SP3, segera tetapkan sebagai tersangka  Sri Mulyani, Budiono dan Darmin Nasution  sebagai perwujudan komitmen Nawacita Presiden Jokowi,” ujarnya. Demikian juga dengan para penerima Surat Keterangan Lunas (SKL)   BLBI  dan   ‘tukang   tadah’   asset   Negara   yang   dijual  obral para   Menkeu   seperti   Budi   Hartono   yang   sukses   membodohi pemerintahan rezim Megawati Soekarnoputri. “Bayangkan   dengan   uangnya   Rp.  5  Triliun   saja   tahun 2003, dia sukses menjarah BCA yang total assetnya tahun 2002 saja Rp. 114 Triliunan. Dan sekarang nilai asset BCA mencapai Rp. 600 Triliunan,” (RLS-RED/KP)

TINGGALKAN KOMENTAR

Isikan komentar Anda disini
Isikan nama Anda disini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.