Bupati Tambrauw Lakukan Perjanjian Kerja Sama Universal Health Coverage dengan BPJS

0
178
Penandatangan surat perjanjian Bupati Tambrauw dengan Pihak BPJS / Insert Photo : Laurent R

Sausapor (Tambrauw), Kobarpapua.com – Pemerintah Kabupaten Tambrauw terus melaksanakan kerjasama dengan sejumlah pihak untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di Kabupaten Tambrauw Papua Barat. Kesempatan ini Pemda Tambrauw lakukan perjanjian kerja sama lagi dalam bentuk jaminan kesehatan kepada rakyatnya. Pemda Tambrauw menandatangani perjanjian kerja sama Universal Health Coverage (UHC) dengan BPJS Kesehatan Cabang Sorong, bertempat di Aula Kantor Bupati Kabupaten Tambrauw.

Penandatangan surat perjanjian ini disaksikan  Bupati Tambrauw, Gabriel Asem, SE.MSi, Wakil Bupati Tambrauw, Mesak Metusala Yekwam, SH, Sekda Engelbertus Kocu MM, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Natalia Panggelo dan seluruh tamu undangan.

Bupati  Gabriel Asem dalam sambutannya mengatakan jumlah jiwa di Kabupaten Tambrauw yang baru tercover BPJS Kesehatan sebanyak 800 jiwa karena terkendala  pengurusan e-KTP sehingga pihak BPJS Kesehatan masih sulit melakukan pendataan penduduk di Tambrauw.

“Saya sebagai Kepala Daerah minta kepada Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong  agar dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada seluruh rakyat Tambrauw supaya Tambrauw bisa memenuhi syarat untuk program UHC,” pinta Bupati.

Natalia Panggelo, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong dalam sambutannya mengaku di Propinsi Papua Barat, Kabupaten Tambrauw merupakan kabupaten ketiga yang menandatangani perjanjian kerja sama UHC. Selanjutnya dirinya menjelaskan  UHC merupakan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat.

“Jadi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Tambrauw pasti mendapatkan jaminan kesehatan nasional yang dikelola  BPJS Kesehatan dengan penganggarannya berasal dari beberapa sumber,”ujarnya

Menurut Natalia, penduduk Tambrauw yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan baru mencapai 8300 jiwa. Semoga adanya penandatanganan surat kerja sama ini maka jumlah jiwa yang belum terdata, segera didata lagi dengan mengandalkan data akurat dari Dinas Dukcapil dan Dinas Sosial.

“Ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 bahwa seluruh masyarakat Indonesia wajib menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).  Kemudian, lanjutnya dalam salah satu pasal dari Peraturan Pemerintah menegaskan bahwa masyarakat yang belum menjadi anggota JKN adalah menjadi tanggungan pemerintah daerah setempat,”terang Kepala BPJS. (Laurent R/KPC)

TINGGALKAN KOMENTAR

Isikan komentar Anda disini
Isikan nama Anda disini