ICBE 2018 : Tugas rumah Papua Barat Menuju Provinsi Konservasi

0
74

“Tugas rumah Papua Barat menuju provinsi konservasi dari persoalan transparansi hingga pelibatan masyarakat adat melindungi hutan tropis Tanah Papua”

KOBARPAPUA.COM – Papua Barat sejak 2015 telah menyatakan diri sebagai provinsi konservasi, komitmen ini dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang secara resmi diluncurkan pada Konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati, Ekowisata dan Ekonomi Kreatif Ke-3 (ICBE) 2018 di Manokwari pada 7-10 Oktober yang lalu, dimana ICBE 2018 digelar dalam rangka mencapai visi dan misi Papua Barat sebagai provinsi konservasi untuk pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi pengembangan komitmen provinsi konservasi ini perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah antara lain;

– Mengatur ulang proporsi Papua Barat menjadi kawasan lindung 70 persen dan 30 persen untuk kawasan industri;

– Skema transfer fiskal atau dana transfer sebagai insentif bagi upaya pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati di Papua Barat; wujud implementasi provinsi untuk melindungi keberadaan area lindung, proteksi hutan, laut dan kekayaan Papua demi mensejahterakan masyarakat adat

– Pengakuan wilayah adat melalui Perdasus Masyarakat Adat; seperti pengakuan dan pemberian hak pengelolaan hutan adat

– Sejumlah temuan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Papua  dan Koalisi Peduli Ruang Hidup Papua Barat, [1] menemukan sejumlah masalah yaitu; banyak izin pertambangan, perkebunan sawit, dan kehutanan yang bermasalah, tumpang tindih dengan kawasan lindung, tumpang tindih antar konsesi, tidak memenuhi kewajibannya kepada negara, menghasilkan potensi kerugian negara, dan mengakibatkan konflik.

“Kerangka inisiatif provinsi konservasi harus mengedepankan aspek transparansi demi tata kelola pemerintahan yang baik. Misalnya mempercepat pembentukan komisi informasi daerah serta meninjau ulang perizinan perkebunan dan kehutanan di wilayahnya,” demikian di sampaikan Charles Tawaru, Juru kampanye Hutan Papua Greenpeace Indonesia di Manokwari ketika ICBE berlangsung.

Peninjauan ulang perizinan perkebunan dan kehutanan sangat penting untuk segera dilaksanakan sesuai dengan agenda Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP), hal ini dapat menjawab sejumlah permasalahan perizinan sesuai temuan koalisi masyarakat sipil.

“Deklarasi di ICBE telah mengukuhkan eksistensi masyarakat adat sebagai basis konservasi, yang perlu dipastikan adalah keterlibatan masyarakat adat tercantum dalam pasal dan ayat  dalam revisi RTRWP di provinsi Papua dan Papua Barat,” tutup  Charles. (RED/KP)

Catatan:

[1] Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Papua (KMSTRP) dan Koalisi Peduli Ruang Hidup Papua Barat (KPRHPB) terdiri dari;

Paradises, Panah Papua, Mnukwar, Papuana Konservasi, Akape Foundation, PERDU, Kamuki, Bentara Papua, Papua Forest Watch, Binmadaghom, YLBHPB, Komaris, Jangkar, PBHKP, Belantara Papua  telah melakukan analisis menghasilkan rekomendasi yaitu;

a. Acuan sumber data spasial mengacu pada SK Menhutbun No. 782/2012 dan SK menhut 783/2014 atau SK yang terakhir/terbaru sebagai acuan revisi RTRWP

b. Implementasi kebijakan satu peta sebagai acuan penyusunan RTRWP di Tanah Papua

c. Memastikan keberlanjutan hutan Papua dengan tidak membebani izin di kawasan lindung dan menata ulang izin yang tumpang tindih izin

d. Memastikan revisi RTRWP di Tanah Papua bukan sebagai pemutihan terhadap penyimpangan/pelanggaran pelaksanaan pemanfaatan ruang

e. Mengintegrasikan wilayah-wilayah adat ke dalam pola ruang RTRWP kedua provinsi.

f. Menetapkan wilayah-wilayah adat yang diintegrasikan ke dalam pola ruang RTRWP sebagai Kawasan Strategis Provinsi dan ini menjadi ciri khusus RTRWP di Tanah Papua

g. Memasukkan peran, hak dan tanggung jawab masyarakat adat dalam proses penataan ruang ke dalam pasal-pasal dan ayat-ayat perda RTRWP di kedua provinsi, termasuk pemberian izin ruang melalui proses konsultasi dan persetujuan dari masyarakat adat sebagai pemilik sah hak ulayat, melalui proses permintaan persetujuan/penolakan tanpa paksaan.

h. Memasukkan jaminan pelibatan masyarakat adat dalam penataan ruang sebagai hal yang wajib (mandatory) ke dalam perda RTRWP di kedua provinsi

i. Memasukkan daftar peraturan perundang-undangan yang relevan di bagian konsideran

Simak Video : Provinsi Berkelanjutan Papua Barat

sumber : www.papuabarat-icbe2018.org

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Isikan komentar Anda disini
Isikan nama Anda disini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.