Rapat Paripurna Dewan Pembukaan Masa Sidang II Pembahasan LKPD Raja Ampat

0
71
Wabup Raja Ampat Manuel Piter Urbinas, S. Pi. M. Si bersama Plt Ketua DPRD Raja Ampat Renold M. Bula, SE M. Si saat penyerahan LKPD

KOBARPAPUA.COM, WAISAI – Pembukaan rapat paripurna kedua masa sidang kedua dalam rangka pembahasan materi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 dilangsungkan di gedung DPRD Raja Ampat, Waisai, Kamis (11/7/2019).

Rapat paripuna tersebut dihadiri wakil Bupati Raja Ampat, Plt Ketua DPRD Raja Ampat, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Kapolres Raja Ampat, Dandim 1805/Raja Ampat, ,Sekda Raja Ampat, Sekwan Raja Ampat, Pimpinan OPD lingkup Pemkab Raja Ampat, Pimpinan Bank BUMN/BUMD, Pimpinan Instansi Vertikal, Tokoh Mayarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat.

Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati (AFU) dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wabup Manuel Piter Urbinas, S. Pi. M. Si mengatakan, LKPD yang kemudian dibahas dalam rapat paripurna ini adalah mata rantai dari siklus APBD yang terpenting dalam laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah, sebagai salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dijelaskan, bahwa dalam amanat peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 yang telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, sambung Manuel sapaan singkat wakil bupati Raja Ampat, bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

“Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan daya saing daerah,” ujar Manuel.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka melalui kebijakan desentralisasi fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah guna memenuhi keinginan masyarakat. Sehingga pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan antara hak daerah berupa perolehan pendapatan daerah dengan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah membutuhkan informasi keuangan daerah yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Menurutnya, untuk keperluan perencanaan, pengendalian, serta pengambilan kebijakan desentralisasi fiskal yang dituangkan dalam peraturan daerah (perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu,ungkap Manuel, perlu adanya perbaikan dan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran pemerintah Raja Ampat untuk memperbaiki dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Input yang baik, proses yang baik, dan output yang baik akan kita jadikan pondasi sistem pelaporan keuangan yang tentunya disertai dengan adanya hubungan kerja yang harmonis dan profesional diantara pemerintah daerah, DPRD dan semua pihak termasuk komponen-komponen di dalamnya, supaya di tahun-tahun mendatang Raja Ampat dapat memperoleh opini penilaian keuangan yang lebih baik lagi.

Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan kabupaten Raja Ampat bertumpu pada keharmonisan dan sinergi para penyelenggara pemerintahannya untuk dapat memerankan tugas dan fungsinya secara baik dan benar, yaitu DPRD dan pemerintah daerah itu sendiri. Ini sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan di kabupaten ini.

“Kami pemerintah daerah, siap dan terbuka menerima rekomendasi, catatan, usulan, perbaikan dan keputusan yang dihasilkan melalui sidang dewan ini,” tandasnya. @DJ

TINGGALKAN KOMENTAR

Isikan komentar Anda disini
Isikan nama Anda disini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.