Aksi Solidaritas Nelayan Pulau Belitung Bersatu

0
170

Kobarpapua.com, Pulau Belitung – Aksi Solidaritas Nelayan Pulau Belitung Bersatu, Menuntut Dibentuknya Pansus Tambang Laut Belitung Timur Dan Pencabutan Izin Usaha Penambangan Laut Di Pulau Belitung.

Aksi Solidaritas ini merupakan aksi gabungan dari berbagai elemen masyarakat. Diantaranya Nelayan Kelapa Kampit, Nelayan Damar, Manggar, dan Seluruh Nelayan yang berada di wilayah Pulau Belitung beserta masyarakat umum, mahasiswa, dan Gapabel.

Kami akan melakukan aksi damai di Gedung DPRD Beltim pada hari kamis 9/11/2017. Aksi ini ditujukan untuk mendesak DPRD Kabupaten Belitung Timur (Beltim) untuk segera membentuk Pansus Tambang Laut Beltim dan menuntut Anggota DPRD dan Bupati Beltim untuk segera memperjuangkan dicabutnya Izin Usaha Penambangan Laut Di Pulau Belitung

Pembentukan Pansus ini berdasarkan dengan banyaknya kejanggalan pada legalitas yang dimiliki oleh perusahaan pemegang IUP. Dimulai dari tidak jelasnya keberadaan kantor, Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) yang melewati batas dari mulai terbitnya IUP Produksi. Sertifikat C & C yang tidak sesuai dengan daftar yang dikeluarkan ESDM, serta proses penyusunan Amdal yang diduga banyak terjadi manipulasi pada saat sosialisasi.

Miftah selaku koordinator aksi ini menyatakan, telah terjadi kontradiksi antara poin yang ada didalam KA-Andal dimana pertambangan turut menjaga kelestarian lingkungan hidup sehingga mampu menopang keberlanjutan perusahaan, tidak menghilangkan mata pencaharian nelayan yang di sekitarnya. Sedangkan pada kenyataannya nelayan merasa terancam kelangsungan mata pencahariannya. Misal pada saat musim cumi seperti sekarang, nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan terkait aktifitas Kapal Isap Penambangan (KIP) Kamila yang dimiliki oleh PT. Kampit Tin Utama.

Miftah juga menyesali izin olah gerak yang dikeluarkan KUPP menjadi dasar untuk KIP Kamila melaksanakan aktifitas eksploitasi, karena pada prinsipnya izin olah gerak dan izin eksploitasi itu adalah dua hal yang berbeda.

Sehingga masyarakat berharap dengan dibentuknya Pansus Tambang Laut Beltim ini, Pansus dapat menemukan celah pelanggaran untuk kemudian merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk mencabut IUP PT Kampit Tin Utama.

Aksi solidaritas ini juga menuntut Wakil Rakyat dan Bupati Beltim memperjuangkan hasil RDP pada tanggal 12 juni 2017 yang telah disepakati bersama terkait Pencabutan IUP Tambang laut dengan tidak hanya mengirimkan surat kepada Gubernur Bangka Belitung, tetapi lebih lebih dari itu kami menuntut perjuangan yang lebih dan terukur sebagai bentuk amanah yang telah kami titipkan kepada Wakil Rakyat dan Bupati Beltim.

Aksi ini dilakukan sebagai keharusan, bentuk sikap tegas masyarakat bersama nelayan Pulau Belitung atas terjadinya tambang laut di Pulau Belitung. Langkah ini merupakan tindakan yang tidak akan pernah selesai dalam usaha kami membebaskan pulau Belitung dari tambang laut mengingat hampir semua sektor pembangunan ekonomi di Belitung dikorbankan dalam permasalahan ini, diantaranya perikanan kelautan, pariwisata. Apalagi Pulau Belitung telah ditetapkan sebagai salah satu Prioritas Pembangunan Pariwisata dengan penetapan Kawasan EkonomI Khusus, serta yang pasti keberlanjutan lingkungan hidup dimasa yang akan datang.

Pada bulan oktober 2016 kami bersama masyarakat dan Bupati Belitung juga sudah melakukan aksi menolak KIP Kamila, tetapi ternyata secara diam-diam KIP Kamila tetap beroperasi dan seperti dibiarkan saja oleh Pemerintah Daerah.

Semoga amanah kami dalam memilih Kepala Daerah dan Wakil Rakyat di Provinsi Bangka Belitung dan khususnya Kabupaten Beltim saat ini tidak salah dan mereka akan memperjuangkan tuntutan kami, terang Miftah.

Adapun tuntutan aksi solidaritas Nelayan Pulau Belitong bersatu sebagai berikut :

  1. Menuntut DPRD Kabupaten Beltim segera membentuk PANSUS TAMBANG LAUT dan KAPAL ISAP PRODUKSI di laut Pering dan menginvestigasi seluruh proses perizinan KIP Kamila PT Kampit Tin Utama, serta segala bentuk izin tambang laut lainnya.
  2. Menuntut DPRD dan mendesak Bupati kabupaten Belitung Timur menghentikan operasi KIP Kamila di laut Pering  dengan mengusir KIP Kamilah keluar dari Perairan Laut Belitung Timur atau berlabuh dipelabuhan dalam tempo 2×24 jam, demi menjaga kondusifitas masyarakat Pulau Belitong
  3. Menuntut DPRD dan BUPATI Kabupaten Belitung Timur menjadi garda terdepan dalam upaya penolakan tambang laut di Belitung Timur.

Dengan ini kami menghimbau dan memohon Solidaritas dari seluruh Lapisan Masyarakat yang ada di Pulau Belitung maupun Masyarakat yang mencintai Pulau Belitung untuk mendukung perjuangan kami, imbau Koordinator aksi Miftah. (RED/KP)

TINGGALKAN KOMENTAR

Isikan komentar Anda disini
Isikan nama Anda disini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.